Berita & artikel utama
TaatPDP bersama TPCC menggelar pembahasan strategis terkait rencana kerja sama dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi Pelindungan Data Pribadi (PPDP).
Data pribadi yang bocor dari berbagai sistem kini tidak hanya hilang, tetapi juga diperdagangkan dan disalahgunakan di dark web. Kondisi ini memperlihatkan rantai risiko kebocoran data yang berlanjut
Aplikasi kepatuhan mengubah kepatuhan dari sekadar narasi menjadi bukti yang terukur dan dapat diverifikasi.
Trending
Semua Serba Online, Tapi Data Warga Masih Gampang Bocor
Di tengah percepatan digitalisasi, semua layanan kini serba online—namun data warga masih gampang bocor. Lonjakan serangan siber dan miliaran data yang terekspos menunjukkan bahwa perlindungan data pr
Andita Ismael Andita Ismael
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Panduan Praktik PDP Terbaik Perusahaan Di Era UU PDP Dan GDPR
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi fondasi kepercayaan—karena data pribadi adalah tanggung jawab, bu
Andita Ismael Andita Ismael
Most Viewed
Tantangan Implementasi Pelindungan Data Pribadi
Tantangan Implementasi UU PDP di Indonesia
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Berita & artikel terkini
Pahami isu PDP secara cerdas dari sumber tepercaya.

Taat PDP Dan TPCC Bahas Kolaborasi Pelatihan Serta Sertifikasi PPDP
TaatPDP bersama TPCC menggelar pembahasan strategis terkait rencana kerja sama dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi Pelindungan Data Pribadi (PPDP).
Andita Ismael Andita Ismael

Profesi DPO Makin Krusial Di Dunia, Indonesia Masih Tertinggal?
Di banyak negara, DPO sudah menjadi profesi strategis yang wajib ada dalam organisasi. Namun di Indonesia, implementasinya masih belum merata. Menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan prakti
Andita Ismael Andita Ismael

Semua Serba Online, Tapi Data Warga Masih Gampang Bocor
Di tengah percepatan digitalisasi, semua layanan kini serba online—namun data warga masih gampang bocor. Lonjakan serangan siber dan miliaran data yang terekspos menunjukkan bahwa perlindungan data pr
Andita Ismael Andita Ismael

Krisis Kepercayaan Digital: Deretan Kebocoran Data Picu Desakan Reformasi Keamanan Si
Deretan kebocoran data di berbagai sektor kembali memicu krisis kepercayaan digital di Indonesia. Di tengah meningkatnya ancaman siber, publik dan pemangku kebijakan kini mendesak reformasi keamanan s
Andita Ismael Andita Ismael

Dari Dark Web Ke Layanan Publik: Data Pribadi Warga Kian Rentan Disalahgunakan
Data pribadi yang bocor dari berbagai sistem kini tidak hanya hilang, tetapi juga diperdagangkan dan disalahgunakan di dark web. Kondisi ini memperlihatkan rantai risiko kebocoran data yang berlanjut
Andita Ismael Andita Ismael

Aplikasi Kepatuhan: Pembeda Antara Klaim Dan Bukti
Aplikasi kepatuhan mengubah kepatuhan dari sekadar narasi menjadi bukti yang terukur dan dapat diverifikasi.
Andita Ismael Andita Ismael

Banyak Yang Mengaku Patuh, Sedikit Yang Benar-Benar Terukur
Banyak perusahaan mengklaim kepatuhan PDP di perusahaan, namun tanpa pengukuran maturitas kepatuhan PDP di perusahaan, klaim tersebut belum tentu mencerminkan kondisi nyata.
Andita Ismael Andita Ismael

Pengukuran Maturitas Kepatuhan PDP Sebagai Pilar Strategis Tata Kelola Perusahaan
Pengukuran maturitas kepatuhan PDP di perusahaan memastikan kesiapan organisasi dalam memenuhi regulasi pelindungan data pribadi secara terukur dan berkelanjutan. Dengan pengukuran maturitas kepatuhan
Andita Ismael Andita Ismael

Integrasi DPIA, ROPA Dan Manajemen Risiko Dalam Pelindungan Data Pribadi
Dengan dukungan aplikasi kepatuhan, perusahaan dapat mengelola DPIA, ROPA, dan manajemen risiko secara terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.
Andita Ismael Andita Ismael

Kepatuhan PDP Jadi Kunci Kepercayaan Digital
Kepatuhan PDP bukan sekadar regulasi, tapi strategi membangun kepercayaan. Implementasi kepatuhan PDP menentukan keamanan dan kredibilitas organisasi.
Andita Ismael Andita Ismael

Urgensi Sertifikasi DPO Di Indonesia: Kunci Kepatuhan PDP Dan Ketahanan Organisasi Di
Sertifikasi DPO menjadi langkah strategis untuk memperkuat Kepatuhan PDP di tengah meningkatnya risiko data digital. DPO yang tersertifikasi memastikan keamanan data sekaligus membangun kepercayaan da
Andita Ismael Andita Ismael

Pengukuran Maturitas Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi
Pengukuran Maturitas PDP
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Tingkatkan literasi, wujudkan keamanan data
Materi edukatif yang mendukung peningkatan kesadaran, pengetahuan & kepatuhan PDP.
- Pengantar Perlindungan Data Pribadi
- Apa itu data pribadi? Mengapa data pribadi penting dilindungi? Contoh kasus pelanggaran data.
- Jenis-Jenis Data Pribadi
- Data pribadi umum vs data pribadi sensitif. Contoh nyata (nama, NIK, biometrik, kesehatan, dll).
- Hak Subjek Data
- Hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus data dan hak untuk menarik persetujuan.
- Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data
- Tanggung jawab organisasi yang mengelola data. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Regulasi dan Kebijakan
- Penjelasan praktis interpretasi terhadap UU PDP, peraturan turunan & kebijakan PDP.
- Pelanggaran dan Sanksi dalam PDP
- Klasifikasi pelanggaran & konsekuensi hukum terkait PDP.
“UU PDP bagus, tapi implementasinya belum merata. Edukasi ke publik menurut saya masih sangat kurang.”

“Saya setuju semua platform digital wajib transparan dalam mengelola data pribadi, apalagi di era AI sekarang.”
“Menurut saya, banyak perusahaan masih kurang paham dampak hukum dari kebocoran data pribadi.”
“Kenapa banyak aplikasi tidak punya pilihan ‘hapus akun’? Padahal itu termasuk hak dasar sebagai subjek data.”
“Menurut saya, masih banyak perusahaan yang menganggap perlindungan data hanya sebatas formalitas, bukan prioritas utama.”
“Sebagai pengguna, saya ingin tahu lebih jelas bagaimana data saya disimpan, digunakan, dan siapa yang mengaksesnya.”
“Perlu sinergi antara regulasi, teknologi, dan budaya kerja agar perlindungan data bisa maksimal.”
Simplify your data protection compliance
All essential modules in one platform
Kelola data protection, data privacy, dan regulatory compliance secara terintegrasi. Taat PDP membantu organisasi mencapai Kepatuhan PDP yang selaras dengan standar global seperti GDPR.
- Core Features:
- Compliance maturity assessment
- Ukur tingkat kematangan Kepatuhan PDP dan identifikasi gap untuk peningkatan berkelanjutan.
- Records of processing activities (ROPA)
- Kelola dokumentasi pemrosesan data secara terstruktur sesuai prinsip data protection.
- Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- Lakukan risk assessment untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pelindungan data.
- Transfer Impact Assessment (TIA)
- Evaluasi risiko transfer data lintas negara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Frequently asked questions
- 1. Dasar Hukum Kebijakan Pelindungan Data Pribadi
Dasar hukum untuk kebijakan Pelindungan Data Pribadi adalah UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak dan kewajiban subjek data serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data. Undang-undang ini bertujuan melindungi data pribadi warga negara Indonesia dalam berbagai aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.
- 2. Siapa saja yang diwajibkan mematuhi ketentuan dalam UU PDP?
UU PDP berlaku untuk seluruh entitas yang melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk individu, lembaga, organisasi, dan perusahaan — baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang memproses data warga negara Indonesia dari luar negeri. Kepatuhan ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, distribusi, hingga penghapusan data pribadi. Pengecualian hanya berlaku untuk kegiatan pemrosesan data pribadi yang bersifat pribadi atau rumah tangga.
- 3. Bagaimana aplikasi Taat PDP membantu organisasi dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi?
Aplikasi Taat PDP menyediakan berbagai modul yang saling terintegrasi, mulai dari manajemen struktur organisasi, pengelolaan peran pengguna, kontrol akses pihak ketiga, dokumentasi aktivitas pemrosesan data, hingga pelaporan dan audit. Seluruh fitur tersebut dirancang agar organisasi dapat menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai peraturan.
