Trending
Profesi DPO Makin Krusial Di Dunia, Indonesia Masih Tertinggal?
Di banyak negara, DPO sudah menjadi profesi strategis yang wajib ada dalam organisasi. Namun di Indonesia, implementasinya masih belum merata. Menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan prakti
Andita Ismael Dr. Rizal Akbar
Semua Serba Online, Tapi Data Warga Masih Gampang Bocor
Di tengah percepatan digitalisasi, semua layanan kini serba online—namun data warga masih gampang bocor. Lonjakan serangan siber dan miliaran data yang terekspos menunjukkan bahwa perlindungan data pr
Andita Ismael Dr. Rizal Akbar
Pengukuran Maturitas Kepatuhan PDP Sebagai Pilar Strategis Tata Kelola Perusahaan
Pengukuran maturitas kepatuhan PDP di perusahaan memastikan kesiapan organisasi dalam memenuhi regulasi pelindungan data pribadi secara terukur dan berkelanjutan. Dengan pengukuran maturitas kepatuhan
Andita Ismael Rizal Akbar
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Panduan Praktik PDP Terbaik Perusahaan Di Era UU PDP Dan GDPR
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi fondasi kepercayaan, karena data pribadi adalah tanggung jawab, b
Andita Ismael Dr. Rizal Akbar
Most Viewed
Menghapus Aplikasi Tidak Selalu Menghapus Data Anda
Menghapus aplikasi dari ponsel tidak selalu berarti data pribadi Anda ikut terhapus dari sistem penyedia layanan. Karena itu, pelindungan data pribadi dan kepatuhan PDP juga mencakup bagaimana data di
Andita Ismael Dr Rizal Akbar
Krisis Kepercayaan Digital: Deretan Kebocoran Data Picu Desakan Reformasi Keamanan Si
Deretan kebocoran data di berbagai sektor kembali memicu krisis kepercayaan digital di Indonesia. Di tengah meningkatnya ancaman siber, publik dan pemangku kebijakan kini mendesak reformasi keamanan s
Andita Ismael Dr. Rizal Akbar
Urgensi Sertifikasi DPO Di Indonesia: Kunci Kepatuhan PDP Dan Ketahanan Organisasi Di
Sertifikasi DPO menjadi langkah strategis untuk memperkuat Kepatuhan PDP di tengah meningkatnya risiko data digital. DPO yang tersertifikasi memastikan keamanan data sekaligus membangun kepercayaan da
Andita Ismael Rizal Akbar
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Tantangan Implementasi Pelindungan Data Pribadi
Tantangan Implementasi UU PDP di Indonesia
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Tantangan Implementasi Pelindungan Data Pribadi
Tantangan Implementasi UU PDP di Indonesia Waktu Baca: 3 Menit
Pedoman Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi dengan Kerangka Kerja Taat PDP ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tidak mudah untuk melakukan implementasi kepatuhan Pelindungan Data Pribadi sesuai Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kesulitan melakukan implementasi Pelindungan Data Pribadi terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Data Pribadi belum disahkan; sehingga kepatuhan Pelindungan Data Pribadi sepenuhnya mengacu pada UU PDP. Kondisi ini tidak lazim untuk implementasi suatu undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Undang-undang yang diberlakukan di Indonesia lazimnya dijalankan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan turunan lainnya.
- Lembaga Pelindungan Data Pribadi belum berdiri; sehingga belum ada Lembaga yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh UU PDP untuk menegakkan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi. Implikasi dari hal ini adalah tidak ada akuntabilitas yang diamanatkan oleh negara untuk memastikan seluruh Badan, Lembaga, Perusahaan, dan Perorangan di Indonesia menjalankan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi. Lembaga Pelindungan Data Pribadi juga diamanatkan membuat Peraturan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai pedoman teknis pelaksanaan kewajiban kepatuhan Pelindungan Data Pribadi.
- Belum ada standar nasional atas kepatuhan Pelindungan Data Pribadi; hal ini mengakibatkan banyak pemikiran yang berbeda bermunculan sebagai pendekatan untuk menjalankan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi.
Dr. Rizal Akbar Dr. Rizal Akbar
Sumber: UU PDP
Berikan Opini Anda
Belum ada opini.
