Tantangan Implementasi Pelindungan Data Pribadi

Tantangan Implementasi UU PDP di Indonesia Waktu Baca: 1 Menit

Pedoman Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi dengan Kerangka Kerja Taat PDP ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tidak mudah untuk melakukan implementasi kepatuhan Pelindungan Data Pribadi sesuai Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kesulitan melakukan implementasi Pelindungan Data Pribadi terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1.  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Data Pribadi belum disahkan; sehingga kepatuhan Pelindungan Data Pribadi sepenuhnya mengacu pada UU PDP. Kondisi ini tidak lazim untuk implementasi suatu undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Undang-undang yang diberlakukan di Indonesia lazimnya dijalankan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan turunan lainnya.
2. Lembaga Pelindungan Data Pribadi belum berdiri; sehingga belum ada Lembaga yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh UU PDP untuk menegakkan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi. Implikasi dari hal ini adalah tidak ada akuntabilitas yang diamanatkan oleh negara untuk memastikan seluruh Badan, Lembaga, Perusahaan, dan Perorangan di Indonesia menjalankan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi. Lembaga Pelindungan Data Pribadi juga diamanatkan membuat Peraturan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai pedoman teknis pelaksanaan kewajiban kepatuhan Pelindungan Data Pribadi.
3. Belum ada standar nasional atas kepatuhan Pelindungan Data Pribadi; hal ini mengakibatkan banyak pemikiran yang berbeda bermunculan sebagai pendekatan untuk menjalankan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi.